Ruangkritik.com, SOPPENG — Situasi ini kontras dengan pelaksanaan konsolidasi Golkar di daerah lain. Di Takalar, Bupati Moh Firdaus Daeng Manye yang bahkan bukan kader Golkar hadir memenuhi undangan DPD 2 Golkar Takalar. Di Pinrang, unsur pemerintah daerah juga tampak hadir melalui wakil bupati. Sementara di Soppeng, forum konsolidasi partai justru berjalan tanpa satu pun representasi resmi pemerintah daerah.
Konsolidasi Partai Golkar Sulawesi Selatan wilayah Dapil Sulsel II di Soppeng, Jumat (16/5/2026), berlangsung meriah. Panggung besar dipasang, kader dikumpulkan, semangat persatuan diteriakkan. Namun di tengah gegap gempita itu, ada satu hal yang justru paling menyita perhatian tidak hadirnya Bupati Soppeng, Suwardi Haseng.
Ironisnya, Suwardi bukan hanya kepala daerah di Soppeng, tetapi juga kader Golkar. Lebih ironis lagi, belakangan terungkap bahwa Pemerintah Kabupaten Soppeng memang tidak menerima undangan resmi dari penyelenggara kegiatan, yakni DPD II Golkar Soppeng.
Dikonfirmasi terpisah, Suwardi Haseng membantah sengaja absen dari kegiatan tersebut.
“Saya lagi ada kegiatan di Jakarta, urusan pemerintahan,” ujarnya.
Namun ia juga mengungkap fakta lain yang membuat situasi ini semakin menarik.
“Tapi memang tidak ada undangan dari DPD II sebagai penyelenggara. Seandainya undangan ada, wakil bupati atau perwakilan pemerintah daerah lainnya bisa menghadiri acara tersebut,” kata Suwardi.
Pernyataan itu seolah menjawab sendiri mengapa dalam rundown acara tak terlihat agenda sambutan dari Pemerintah Kabupaten Soppeng. Tidak ada kepala daerah, tidak ada wakil kepala daerah, bahkan tidak ada perwakilan resmi pemerintah.
Padahal, dalam forum tersebut, Muhiddin M Said berkali-kali menekankan pentingnya soliditas dan komunikasi politik. Ia juga menyinggung pentingnya membangun komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah demi membesarkan partai.
Publik kemudian bertanya-tanya, kenapa himbauan Muhiddin tidak berlaku di Soppeng. Apakah komunikasi dan koordinasi yang dimaksud itu belum sempat dilakukan di rumah sendiri atau sengaja tidak dilakukan?
Sebab di tengah seruan persatuan dan soliditas, konsolidasi Golkar di Soppeng malah memunculkan kesan adanya masalah di internal partai. Minimal, soal undangan saja tampaknya belum solid atau ada upaya diskriminasi seseorang walaupun musda kabupaten masih jauh?.
0 Komentar