SOPPENG- Di awal 2026, suara tepuk tangan bergema di Ballroom JIEXPO, Jakarta. Dari ribuan kepala daerah yang hadir, salah satunya adalah Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, yang menerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award kategori Madya dari Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
Program Universal Health Coverage sendiri adalah mimpi besar yang digagas untuk memastikan setiap penduduk memiliki hak yang setara atas kesehatan. Cakupan ini melampaui sekadar kepesertaan dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Inti dari UHC adalah akses layanan medis yang tidak terganjal rasa takut terhadap biaya tinggi atau penundaan administratif yang berlarut‑larut.
Di Kabupaten Soppeng, komitmen itu diwujudkan lewat kebijakan anggaran yang tegas. Pemerintah daerah menganggarkan Rp 28,2 miliar dalam APBD 2025 khusus untuk memastikan masyarakat kurang mampu dan kelompok rentan tercakup dalam sistem jaminan kesehatan. Kebijakan ini disebut Non-Cut Off UHC, yang berarti warga tidak perlu menunggu berhari‑hari agar kepesertaan BPJS mereka aktif kembali. Cukup menjadi peserta, dan akses pelayanan kesehatan dibuka lebar tanpa jeda.
Bagi banyak keluarga, perubahan kecil seperti ini berarti dunia. Seorang ibu yang tidak perlu menunda kunjungan ke puskesmas karena menunggu aktivasi ulang BPJS. Seorang lansia yang bisa berkonsultasi tanpa harus menghitung biaya di rekening keluarga. Mereka mungkin tidak muncul dalam statistik, tetapi perubahan ini menyentuh kehidupan nyata setiap hari.
Statistik menunjukkan hasilnya. Hingga 31 Desember 2025, kepesertaan JKN di Kabupaten Soppeng telah menyentuh 98 persen dari total penduduk, sementara tingkat keaktifan peserta mencapai lebih dari 80 persen. Itulah salah satu indikator yang menentukan daerah layak menerima UHC Award kategori Madya.
Menurut
Kepala BPJS Kesehatan Soppeng, capaian ini mencerminkan kerja keras bukan hanya
dari dinas kesehatan atau pemerintah kabupaten. Mereka menekankan kolaborasi
dengan pemerintah desa, tenaga kesehatan di puskesmas, dan dukungan masyarakat
luas.
“Penghargaan ini bukan sekadar simbol prestasi,” ujar Bupati Suwardi Haseng
usai menerima penghargaan, “ini tentang bagaimana masyarakat bisa berobat tanpa
rasa takut biaya, tanpa hambatan administratif, dan tanpa kekhawatiran ditolak
layanan.”
Kata tanpa rasa takut biaya itu bukan retorika. Dalam UHC, angka‑angka yang tinggi tentang kepesertaan dan keaktifan ini memiliki makna hidup bagi keluarga di pelosok Desa Lalabata, yang kini tak lagi memikirkan biaya jalan dan biaya berobat ketika anggota keluarganya perlu perawatan. Ini adalah bentuk negara yang hadir di saat paling rapuh dalam kehidupan warganya.
Penghargaan UHC Award sendiri diberikan oleh BPJS Kesehatan bekerja sama dengan pemerintah pusat sebagai apresiasi kepada daerah yang berhasil memenuhi sejumlah kriteria indikator, seperti cakupan kepesertaan minimal 98 persen, tingkat keaktifan peserta yang tinggi, serta komitmen daerah dalam membiayai kepesertaan melalui APBD. Puluhan provinsi dan ratusan kabupaten/kota di seluruh Indonesia ikut serta dalam ajang ini pada awal tahun 2026.
Menjadi Madya bukan akhir dari perjalanan. Itu seperti garis awal dari lomba panjang. Pemerintah Kabupaten Soppeng bertekad agar capaian ini tidak stagnan, tetapi meningkat pada tahun‑tahun berikutnya. Termasuk dengan memperbaiki proses pendaftaran peserta baru, aktifasi kepesertaan, dan dukungan terhadap fasilitas kesehatan yang melayani masyarakat.
Dinas Kesehatan Soppeng bahkan sudah menyiapkan program intensif untuk meningkatkan keaktifan peserta JKN, terutama untuk segmen yang selama ini rawan putus keaktifan, seperti pekerja informal atau keluarga di wilayah terpencil. Mereka tidak ingin ada yang “terlupakan” meskipun tinggal di hamparan desa yang jauh dari pusat kota.
Bagi yang hidup di kota besar, akses ke fasilitas kesehatan sering dianggap remeh. Namun bagi mereka yang tinggal di pelosok, bahkan satu prosedur administratif saja bisa terasa seperti menyeberangi sungai yang tak berujung. Dengan UHC Non‑Cut Off, jembatan itu kini dibangun oleh pemerintah Soppeng, sehingga tidak ada lagi warga yang harus mundur karena aturan yang membingungkan.
Pengalaman Soppeng menjadi cermin bahwa komitmen besar lahir dari langkah‑langkah nyata. Tidak hanya di ruang rapat, tetapi di rumah warga yang kini bisa tidur nyenyak karena tahu bahwa pelayanan kesehatan ada ketika mereka paling membutuhkannya. Bukan hanya sebagai layanan, tetapi sebagai hak yang dijamin.
0 Komentar